JAKARTA, SUARAGURU.ID – Kementerian PANRB kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan birokrasi yang lebih gesit dan bermanfaat.
Hal itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang digelar di Jakartinvestas, 4 September 2025, dengan dua topik besar: pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Acara ini menjadi langkah awal penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029.
Road map tersebut akan menjadi panduan bagaimana birokrasi bekerja, bukan hanya untuk melayani administrasi, tapi juga benar-benar memberi dampak ke kehidupan sehari-hari masyarakat.
Diskusi di forum ini tak sekadar formalitas. Para peserta serius membedah indikator apa saja yang bisa dipakai untuk mengukur keberhasilan.
Misalnya, bagaimana menilai apakah sebuah program benar-benar menurunkan angka kemiskinan atau seberapa jauh kebijakan mampu menarik investor untuk menanam modal di Indonesia.
Untuk isu kemiskinan, forum menyoroti perlunya langkah jangka panjang. Bantuan sosial memang penting, tapi tidak cukup.
Masyarakat harus diberi peluang untuk mandiri lewat akses pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan kerja. Tujuannya jelas: menciptakan perubahan hidup yang berkelanjutan.
Sedangkan untuk investasi, birokrasi dituntut lebih ramah pada dunia usaha. Investor menginginkan kepastian hukum, izin yang cepat, dan aturan yang tidak berbelit.
Jika itu bisa diwujudkan, kepercayaan investor akan meningkat, dan dampaknya bisa dirasakan langsung lewat bertambahnya lapangan kerja.
Poin menarik lainnya adalah soal sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini banyak program bagus berhenti di tengah jalan karena koordinasi lemah.
Dalam rapat, semua sepakat peran dan tanggung jawab tiap level pemerintahan harus lebih jelas agar kebijakan tidak mandek.
Hasil konkret dari pertemuan ini adalah rencana penyusunan model intervensi prioritas untuk lima tahun ke depan.
Model ini dirancang agar kebijakan tidak berhenti di meja birokrat, tapi benar-benar sampai ke masyarakat dan pelaku usaha.
Agus Uji Hantara, Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, menegaskan bahwa RB Tematik harus relevan dengan masalah nyata. “Kalau kemiskinan berkurang dan investasi tumbuh, artinya birokrasi berhasil menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Zaidirina, Deputi BP Taskin, mengingatkan pentingnya data yang akurat. Menurutnya, tanpa data yang valid, program rawan salah sasaran. “Kebijakan harus berbasis bukti, bukan sekadar asumsi,” tegasnya.
Dari Kementerian Sosial, I Ketut Supena menyampaikan perlunya kerja sama lintas sektor. Ia menegaskan bahwa Kemensos tak bisa berdiri sendiri. Peran pemerintah daerah dan swasta sama pentingnya dalam menuntaskan persoalan kemiskinan.
Sumber: menpan.go.id
