JAKARTA, SUARAGURU.ID– Janji pemerintah untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali dipertanyakan. Mahasiswa Universitas Trisakti berencana mendatangi Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kamis (5/11/2026), guna meminta kepastian realisasi komitmen tersebut.
Kedatangan mahasiswa ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026). Dalam aksi tersebut, perwakilan pemerintah sempat menjanjikan layanan kesehatan tanpa biaya bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla.
Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa Trisakti, Arief Rizquna, mengatakan kedatangan mereka ke Setneg merupakan agenda untuk menagih komitmen yang sebelumnya disampaikan pemerintah. Rencananya, perwakilan organisasi mahasiswa (ormawa) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai fakultas akan hadir sekitar pukul 13.00 WIB.
“Hari ini bentuk agendanya kami datang untuk menagih janji yang disampaikan saat aksi kemarin, bersama perwakilan ormawa (organisasi mahasiswa),” kata Arief saat dikonfirmasi, Kamis.
Arief mengungkapkan, sejak demonstrasi pekan sebelumnya, belum ada komunikasi lanjutan dari pemerintah mengenai perkembangan tuntutan mahasiswa.
“Tidak ada komunikasi apa pun. Dan untuk yang hadir keluarga besar mahasiswa Trisakti beserta BEM fakultas Universitas Trisakti,” ujarnya.
Mahasiswa meminta Setneg memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan pemenuhan aspirasi tersebut. Mereka juga menginginkan kejelasan proses serta pertanggungjawaban atas janji yang telah disampaikan di hadapan massa aksi.
Menurut Arief, komitmen pemerintah tidak boleh berhenti sebagai pernyataan ketika demonstrasi berlangsung. Ia menegaskan mahasiswa akan terus mengawal tuntutan sampai terdapat realisasi yang jelas.
“Aksi tidak berhenti ketika massa membubarkan diri. Setiap janji yang disampaikan kepada publik harus memiliki kejelasan tindak lanjut dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, “Janji kepada rakyat bukan sekadar pernyataan di tengah aksi. Ia adalah komitmen yang harus dibuktikan melalui tindakan nyata.”
Sebelumnya, dalam demonstrasi mahasiswa Trisakti pada 29 Oktober 2026, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Binbin Firman Tresnadi, menemui massa aksi dan berdialog mengenai sejumlah tuntutan.
Salah satu persoalan yang disoroti mahasiswa adalah masyarakat terdampak karhutla yang masih harus mengeluarkan biaya ketika mendapatkan pelayanan kesehatan akibat ISPA.
Menanggapi hal tersebut, Binbin menyatakan pemerintah akan memastikan masyarakat terdampak di sejumlah wilayah memperoleh akses pengobatan gratis di rumah sakit.
“Saya berjanji warga masyarakat yang terdampak ISPA, baik itu di Kalimantan, di Sumatera, di Riau, di Palembang, untuk dapat berobat gratis di rumah sakit! Dan akan memastikan bahwa setiap warga terdampak ISPA mendapatkan pelayanan rumah sakit tanpa dipungut biaya!” kata Binbin di hadapan mahasiswa.
Ia juga menegaskan bahwa layanan pengobatan gratis tersebut akan segera direalisasikan.
“Kalau untuk pengobatan gratis bagi yang terdampak ISPA akan segera dilaksanakan secepat-cepatnya,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut tidak langsung membuat mahasiswa percaya. Massa justru mempertanyakan kepastian pelaksanaan janji tersebut dan meminta jaminan agar masyarakat benar-benar mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya.
Bawa Tiga Tuntutan Utama
Selain menuntut realisasi pengobatan gratis bagi korban ISPA, mahasiswa Trisakti juga meminta pemerintah menindaklanjuti aspirasi terkait penanganan karhutla dan evaluasi pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Dalam pertemuan sebelumnya, Binbin menyatakan akan meneruskan rekomendasi mahasiswa kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, termasuk usulan evaluasi terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Adapun dalam aksi demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa tiga tuntutan utama yang disebut Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).
Pertama, pemulihan ekonomi, ekologi, pendidikan, politik, dan kesehatan nasional. Kedua, pemberantasan inkompetensi serta rangkap jabatan pejabat publik. Ketiga, penegakan supremasi sipil.
Melalui rencana kedatangan ke Kantor Setneg, mahasiswa berharap pemerintah memberikan kepastian atas seluruh aspirasi yang telah disampaikan, terutama terkait perlindungan kesehatan masyarakat terdampak karhutla.
Mahasiswa menegaskan pengawalan terhadap tuntutan tersebut akan terus dilakukan hingga komitmen pemerintah memiliki tindak lanjut yang nyata.
