LUBUKLINGGAU, SUARAGURU.ID- Belakangan ini, masyarakat ramai membicarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, terutama di daerah dengan tingkat kekurangan gizi tinggi. Namun, di tengah pelaksanaannya, muncul sejumlah laporan mengenai dugaan kasus keracunan setelah konsumsi makanan dari program tersebut. Isu ini kemudian memunculkan perdebatan publik terkait kesiapan pemerintah dalam memastikan keamanan pangan dan distribusi program MBG agar berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi Masyarakat.
Secara teori, kebijakan publik seperti program MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan sosial dan kesehatan. Dalam pandangan teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada perencanaan, koordinasi, dan pengawasan di lapangan. Opini penulis, konsep makan bergizi gratis sebenarnya sangat baik dan visioner, namun pelaksanaannya perlu disertai sistem distribusi dan kontrol mutu yang ketat. Kasus dugaan keracunan yang muncul menjadi indikator bahwa rantai pengawasan pangan masih lemah, mulai dari proses penyimpanan bahan, pengolahan, hingga distribusi ke penerima manfaat. Ini menjadi catatan penting agar tujuan mulia program tidak berubah menjadi masalah baru.
Untuk meminimalisir risiko serupa, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan secara menyeluruh. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan ahli gizi, tenaga kesehatan, serta lembaga pengawasan makanan seperti BPOM. Setiap tahap produksi dan distribusi makanan perlu melalui standar uji kelayakan agar aman dikonsumsi. Selain itu, pelatihan bagi penyedia makanan di daerah juga penting agar mereka memahami prinsip kebersihan dan penyimpanan yang benar. Di sisi lain, masyarakat dan lembaga pendidikan juga perlu dilibatkan dalam proses pemantauan agar pelaksanaan program lebih transparan dan terjamin mutunya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah positif pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, setiap kebijakan besar tentu memerlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Kasus dugaan keracunan yang terjadi harus dijadikan bahan evaluasi, bukan penghambat, agar pelaksanaan program semakin baik di masa mendatang. Sebagai mahasiswa, kita perlu bersikap kritis namun objektif mendukung program yang bermanfaat bagi rakyat, sambil terus mengingatkan pentingnya pelaksanaan yang aman, sehat, dan tepat sasaran demi kesejahteraan bersama.
