YOGYAKARTA, SUARAGURU. ID – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, DI Yogyakarta, mengusulkan 2.000 tenaga harian lepas (THL) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Namun, terdapat 17 orang yang tidak diusulkan akibat beberapa alasan. “Jadi setelah dilakukan pencermatan, hanya 2.000 pegawai non-ASN yang diajukan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemkab Gunungkidul,” kata Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Data Pegawai BKPPD Gunungkidul, Farid Juni Haryanto, saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Selasa (27/8/2025).
Farid menjelaskan, sebelum pencermatan, terdapat 2.017 orang THL. Namun, setelah pencermatan, 17 orang di antaranya tidak aktif, baik karena telah berhenti bekerja, mengundurkan diri, atau meninggal dunia.
Pencermatan ini dilakukan setelah pemerintah pusat memperpanjang pendaftaran.
“Memang ada yang tidak diusulkan karena sudah tidak aktif bekerja. Kita hanya mengusulkan, dan keputusannya tetap ada di Pemerintah Pusat,” tambah Farid.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengungkapkan bahwa perpanjangan pengusulan yang awalnya berakhir pada 20 Agustus kini diperpanjang hingga 25 Agustus 2025. Perpanjangan ini dilakukan secara nasional. “Tentunya akan dimanfaatkan kesempatan ini untuk menyesuaikan usulan kebutuhan sesuai prioritas daerah,” ungkap Sri. Penetapan kebutuhan oleh Menteri PANRB yang semula dijadwalkan pada 21–30 Agustus, kini digeser menjadi 26 Agustus–4 September 2025.
Begitu pula dengan pengumuman alokasi kebutuhan, yang sebelumnya direncanakan pada 22 Agustus–1 September, kini menjadi 27 Agustus–6 September 2025.
Adapun untuk pengisian daftar riwayat hidup (DRH) bagi calon PPPK Paruh Waktu, dijadwalkan berlangsung mulai 28 Agustus hingga 15 September 2025. Sedangkan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu direncanakan akan berlangsung hingga 30 September 2025.
