JAKARTA, SUARAGURU.ID- Pemerintah merevisi anggaran untuk tunjangan guru dan dosen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Awalnya, anggaran tunjangan guru dan dosen sebesar Rp 178,7 triliun namun kini diubah menjadi Rp 274,7 triliun. “Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat (22/8/2025). Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman menjelaskan, perubahan itu anggaran itu dikarenakan masih ada komponen yang belum masuk perhitungan dalam paparan Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026. Baca juga: Anggaran MBG 2026 Capai Rp 335 Triliun, Siapa Saja yang Dapat Manfaatnya? Anggaran pendidikan 2026 nilainya mencapai Rp757,8 triliun Kendati demikian, Luky memastikan anggaran pendidikan tetap dijaga mencakup 20 persen dari total APBN 2026.
“Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah,” ujar Luky. Adapun anggaran pendidikan di RAPBN 2026 nilainya mencapai Rp 757,8 triliun dengan rincian belanja pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 253,4 triliun.
Belanja ini ditujukan untuk tunjangan guru negeri/swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), BOP Kesetaraan hingga tambahan penghasilan guru. Kemudian anggaran yang disalurkan untuk kementerian lembaga sebesar Rp 243,9 triliun ditujukan untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Lalu untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Anggaran pendidikan juga untuk biayai MBG 2026 Anggaran pendidikan juga akan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 223,6 triliun dengan target untuk 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia. Selain itu, anggaran belanja pendidikan juga dialokasikan sebesar Rp 37 triliun untuk berbagai program, seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 4.000 mahasiswa. Lalu 452 riset, serta 21 perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) eksisting dan dua perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) baru.
