LAMPUNG, SUARAGURU.ID – Penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi pascasarjana Universitas Lampung (Unila) memasuki babak baru. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila menyatakan telah menemukan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam pemeriksaan terhadap dosen berinisial RF yang dilaporkan oleh korban.
Temuan tersebut diperoleh setelah tim meminta keterangan dari mahasiswi yang bersangkutan maupun dosen terlapor. Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar bagi PPKPT untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas terkait tindak lanjut kasus tersebut.
Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, mengatakan pihaknya telah menemukan indikasi pelanggaran dalam perkara tersebut. Meski demikian, penentuan sanksi administratif terhadap dosen yang dilaporkan sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan universitas.
“Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan,” kata Sukarmin, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, PPKPT bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kesalahan seseorang dalam ranah pidana. Namun, hasil pemeriksaan dapat menjadi pertimbangan universitas dalam menjatuhkan sanksi administratif.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sanksi terhadap pelanggaran di lingkungan perguruan tinggi terdiri atas kategori ringan, sedang, hingga berat. Hukuman paling berat bahkan dapat berupa pemberhentian atau pemecatan.
“Secara normatif, sanksi terberat adalah pemecatan. Tetapi kami tidak secara spesifik merekomendasikan harus ringan, sedang atau berat. Yang jelas telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu ada sanksinya,” ujarnya.
Sukarmin juga menyampaikan bahwa penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi atau restorative justice apabila kedua belah pihak menyepakatinya. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, masing-masing pihak tetap memiliki hak untuk membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Untuk mendukung korban apabila ingin membuat laporan kepolisian, PPKPT Unila turut menyediakan pendampingan hukum melalui tim advokasi kampus maupun Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH).
“Kami siapkan bantuan melalui tim advokasi Unila atau melalui BKBH yang ada di kampus apabila korban memerlukan pendampingan untuk melakukan pelaporan,” jelasnya.
Di tengah proses penanganan kasus, PPKPT memastikan hak akademik korban tetap menjadi perhatian. Salah satu langkah yang telah dilakukan pihak kampus adalah mengganti dosen pembimbing korban yang sebelumnya merupakan dosen terlapor.
“Yang kita utamakan adalah perlindungan korban. Hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan sudah kita fasilitasi. Pembimbingnya yang tadinya dosen terlapor sekarang sudah diganti,” ungkap Sukarmin.
Pergantian pembimbing tersebut dilakukan agar korban tetap dapat menjalani aktivitas akademik dan menyelesaikan pendidikannya tanpa bergantung pada dosen yang dilaporkan.
Sementara itu, terkait status RF sebagai ketua program studi (kaprodi) maupun aktivitasnya dalam mengajar, Sukarmin mengarahkan agar informasi tersebut dikonfirmasi kepada pihak dekanat. Ia mengaku belum mengetahui apakah RF masih aktif mengajar, tetapi secara kepegawaian yang bersangkutan masih berstatus sebagai dosen.
PPKPT juga mengungkapkan terdapat sejumlah laporan lain yang diduga berkaitan dengan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun, tim belum merinci identitas maupun jumlah pihak yang terlibat dalam laporan-laporan tersebut.
Sukarmin menyebut proses pemeriksaan suatu perkara oleh PPKPT pada dasarnya dibatasi maksimal 30 hari. Kendati demikian, waktu penanganan dapat diperpanjang apabila masih diperlukan pendalaman terhadap laporan yang diterima.
Berawal dari Pengurusan Dokumen Akademik
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah seorang mahasiswi pascasarjana Unila mengungkapkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya melalui media sosial.
Dalam pengakuannya, peristiwa tersebut terjadi pada 5 Mei 2026 ketika korban mendatangi ruangan RF untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah menjalani seminar hasil tesis.
Korban mengaku awalnya datang bersama seorang teman. Namun, ketika temannya meninggalkan ruangan untuk memperbaiki berkas, korban menyebut dirinya mengalami tindakan fisik yang tidak diinginkan.
Dalam cerita yang dibagikan, korban mengaku pipi dan telinganya dielus oleh dosen tersebut. Bahkan, ketika hendak meninggalkan ruangan, korban menyebut RF menutup pintu, memeluk, memegang kedua pipinya, hingga mencium bagian keningnya.
Korban mengaku spontan mendorong dosen tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap perlakuan yang dialaminya.
Ia juga mengungkapkan sempat merasa takut untuk menyampaikan kejadian tersebut karena RF memiliki jabatan sebagai kaprodi. Kekhawatiran itu muncul lantaran korban masih membutuhkan proses administrasi dan penyelesaian pendidikan di kampus.
Pengakuan korban turut mendapat perhatian dari Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani. Melalui akun Instagram pribadinya, rektor menyampaikan keprihatinan dan menegaskan tidak mendukung tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
“Selamat malam nak. Ibu sangat tidak mendukung tindakan yang tidak sesuai dg norma kesusilaan. Ibu turut prihatin dengan apa yang dialami oleh ananda,” tulis Lusmeilia.
Rektor juga menyebut laporan terkait dosen tersebut sebenarnya telah ditangani sejak beberapa bulan sebelumnya dan meminta agar prosesnya terus dikawal hingga tuntas.
Saat ini, hasil pemeriksaan PPKPT telah disampaikan kepada pimpinan Unila untuk ditindaklanjuti. Penentuan sanksi terhadap dosen berinisial RF masih menunggu keputusan pihak universitas, sementara proses penanganan kasus tetap mengedepankan perlindungan korban serta pemenuhan hak-hak akademiknya.
