PALEMBANG, SUARAGURU.ID– Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (5/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa memberikan kartu merah kepada Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai simbol kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap.
Aksi itu dipimpin Presiden Mahasiswa Unsri Muhammad Gebri. Mahasiswa menyoroti kondisi udara di Sumatera Selatan yang mereka nilai semakin mengkhawatirkan dan mengkritik penanganan pemerintah terhadap persoalan kabut asap yang menurut mereka telah dirasakan masyarakat selama berbulan-bulan.
Dalam orasinya, Gebri mengatakan mahasiswa memberikan kartu merah sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah.
“Kami memberi kartu merah kepada Gubernur Sumsel Herman Deru. Hari ini udara di Sumatera berbahaya. Sudah sekian bulan kita sudah merasakan ini dan sudah tidak ada tindak lanjut,” kata Gebri di halaman Kantor Gubernur Sumsel.
Gebri juga menyampaikan bahwa mahasiswa menilai sejumlah persoalan yang dirasakan masyarakat belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pemerintah.
“Semua yang kami rasakan tidak ada tindak lanjutnya,” ujarnya.
Mahasiswa kemudian mempertanyakan kondisi kabut asap yang terus berlangsung. Mereka khawatir Sumatera Selatan akan semakin terdampak apabila persoalan karhutla tidak segera ditangani.
“Kalau ini dibiarkan terus menerus, haruskah Sumsel ini hitam dikepung asap?” tegas Gebri.
Aksi tersebut, menurut Gebri, tidak hanya ditujukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Mahasiswa juga menyatakan kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan di Sumatera Selatan.
“Kami tidak mau, Pak. Kami peduli dengan Sumatera Selatan dan kami hadir hari ini untuk menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.
Dalam perkembangan terkait aksi tersebut, Herman Deru sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla. Ia mengatakan pencabutan izin akan dilakukan sesuai kewenangan apabila perusahaan terbukti terlibat.
Sementara itu, persoalan anggaran penanganan karhutla juga menjadi sorotan. Herman menjelaskan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp100 miliar untuk penanggulangan karhutla telah diatur melalui petunjuk teknis. Pemprov Sumsel, menurutnya, tengah melakukan proses lelang untuk pengadaan peralatan penanganan karhutla.
Aksi mahasiswa tersebut berlangsung di tengah kondisi kabut asap yang kembali menjadi perhatian di Sumatera Selatan. Mahasiswa berharap pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla sekaligus memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak.
