BANDAR LAMPUNG, SUARAGURU.ID– Ratusan mahasiswa Universitas Lampung (Unila) yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat Unila, Kamis (12/11/2026). Mereka mendesak pihak kampus menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap dosen sekaligus ketua program studi (kaprodi) berinisial RF yang dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi pascasarjana.
Aksi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila tersebut merupakan bentuk protes mahasiswa terhadap penanganan kasus yang dinilai belum tuntas. Massa meminta pimpinan universitas tidak hanya melakukan pemeriksaan internal, tetapi juga mengambil tindakan tegas serta memastikan perlindungan terhadap korban.
Sebelum menuju gedung rektorat, mahasiswa terlebih dahulu berkeliling ke sejumlah fakultas untuk mengajak mahasiswa lainnya bergabung. Massa kemudian bergerak menuju lokasi aksi sambil membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian.
Ketua BEM Unila, Bayu Aditya, menegaskan bahwa pihaknya menginginkan penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan perguruan tinggi.
“Jika hal ini tidak diselesaikan dan tidak ditindak tegas, maka kejadian seperti ini bisa terulang lagi. Karena itu, kasus ini harus tuntas,” kata Bayu dalam aksi tersebut.
Dalam demonstrasi itu, Aliansi Unila Melawan menyampaikan enam tuntutan kepada pimpinan universitas.
Pertama, mendesak rektorat menjatuhkan sanksi terberat berupa pemecatan terhadap dosen terlapor sebagai tenaga pendidik di lingkungan Unila.
Kedua, meminta dosen terlapor dihadirkan di hadapan mahasiswa untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf.
Ketiga, mendesak Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) bersama pihak rektorat menghadirkan seluruh pimpinan fakultas guna menjamin keselamatan korban.
Keempat, menuntut proses penanganan kasus dilakukan secara adil, objektif, dan transparan.
Kelima, meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PPKPT, termasuk keterbukaan informasi mengenai peralihan jabatan ketua satuan tugas tersebut.
Keenam, mendesak kampus mengawal seluruh laporan kekerasan seksual secara serius serta memberikan rekomendasi penerapan sanksi pidana kepada pihak berwenang apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Desakan mahasiswa tersebut muncul setelah Tim Advokasi PPKPT Unila sebelumnya menyatakan menemukan unsur-unsur dugaan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pemeriksaan terhadap korban dan dosen terlapor.
Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, mengatakan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sanksi administratif.
“Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan,” kata Sukarmin, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, PPKPT menegaskan bahwa penetapan kesalahan dalam perkara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum, bukan tim pemeriksa internal kampus.
Berawal dari Pengurusan Dokumen Akademik
Kasus ini mencuat setelah seorang mahasiswi pascasarjana Unila mengungkapkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya melalui media sosial.
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada 5 Mei 2026 ketika korban mendatangi ruangan RF untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah mengikuti seminar hasil tesis.
Dalam pengakuannya, korban menyebut mengalami sejumlah tindakan fisik yang tidak diinginkan, mulai dari pipi dan telinganya dielus hingga dipeluk dan dicium pada bagian kening ketika hendak meninggalkan ruangan.
Korban mengaku sempat mendorong dosen tersebut sebagai bentuk penolakan. Namun, ia juga mengungkapkan kekhawatirannya untuk melaporkan kejadian tersebut karena RF memiliki posisi sebagai kaprodi dan berkaitan dengan proses akademiknya.
Kasus tersebut kemudian ditangani PPKPT Unila. Selain pemeriksaan internal, korban juga telah melaporkan dugaan pelecehan tersebut ke Polda Lampung pada 9 November 2026.
Polda Lampung selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi untuk mendalami laporan yang diterima.
Di sisi lain, pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila mengambil langkah administratif dengan menghentikan sementara RF dari tugas pembimbingan, pembahasan, dan pengajaran pada jenjang S1, S2, maupun S3.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan internal kampus di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pihak rektorat dapat memberikan kepastian penyelesaian kasus, menjamin keamanan korban, serta memastikan lingkungan kampus menjadi ruang pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
