JAKARTA, SUARAGURU.ID – Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui program BKN Menyapa pada 27 Agustus 2025 merilis daftar instansi pusat dan daerah yang belum melakukan finalisasi usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Data ini diperoleh berdasarkan laporan per 26 Agustus 2025 melalui sistem SIASN.
“Kami mengingatkan seluruh instansi yang belum final agar segera menyelesaikan proses usulan formasi PPPK Paruh Waktu. Ini penting agar tidak menghambat tahap selanjutnya dalam penataan ASN sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2023,” tegas Kepala Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negera, Aris Widianto.
Berdasarkan data BKN, beberapa instansi pusat yang tercatat belum melakukan finalisasi di antaranya:
- Kementerian Pertahanan dengan total potensi 6.108 formasi, namun baru 366 yang diusulkan dan 5.697 belum diusulkan.
- Kementerian Pekerjaan Umum dengan total 4.580 formasi belum final.
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 57 formasi belum final.
- Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masing-masing baru mengusulkan 1 formasi.
- Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum mengajukan sama sekali meskipun memiliki formasi potensial.
Jumiati, mewakili Kepala Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN menyampaikan daerah yang belum final usulkan PPPK Paruh Waktu.
“Berikut daftar instansi yang belum final usulkan pppk paruh Waktu. Disini data kami Tarik setelah data sistim kami tutup pada tanggal 25 Agustus 2025, untuk kemudian kami melakukan list terkait instansi yang belum final mengusulkan pppk paruh Waktu,” ujarnya.
Daerah dengan Angka Formasi Tinggi Belum Final
Di tingkat daerah, beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga tercatat memiliki angka formasi tinggi namun belum final. Beberapa di antaranya adalah:
- Provinsi Jawa Tengah dengan total 13.594 formasi, baru 13.455 yang diusulkan, masih ada 139 belum diusulkan.
- Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara) dengan 7.347 formasi, baru 6.943 diusulkan.
- Provinsi Kalimantan Selatan dengan 5.808 formasi, baru 4.687 diusulkan.
- Kabupaten Bangkalan (Jawa Timur) dengan 5.624 formasi, namun 932 di antaranya belum diusulkan.
- Kabupaten Nias Selatan (Sumatera Utaradengan 5.271 formasi, 886 di antaranya belum diusulkan.
- Selain itu, Kabupaten Lombok Barat menjadi daerah dengan potensi terbesar yang belum final, yakni 3.681 formasi.
Beberapa wilayah di Papua dan Maluku juga menunjukkan keterlambatan signifikan antara lain:
Kabupaten Waropen (Papua) dengan total 474 formasi belum final, Kabupaten Jayawijaya (Papua) dengan 456 formasi belum diselesaikan, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan 823 formasi belum final.
Sementara itu, Kabupaten Biak Numfor masih menyisakan 158 formasi belum diusulkan.
Finalisasi Adalah Kunci Penataan ASN Nasional
BKN menegaskan bahwa finalisasi usulan formasi PPPK Paruh Waktu menjadi kunci dalam penataan ASN secara menyeluruh, terutama dalam mendukung pelaksanaan UU ASN No. 20 Tahun 2023 yang menyatakan ASN terdiri dari PNS dan PPPK.
BKN mengingatkan bahwa tenggat finalisasi usulan formasi PPPK Paruh Waktu akan berakhir dalam waktu dekat.
Keterlambatan dapat berimbas pada keterlambatan rekrutmen dan pelayanan publik.
Data ini menunjukkan masih banyak instansi pusat dan daerah yang belum maksimal dalam mengajukan formasi PPPK Paruh Waktu.
Dengan waktu yang semakin mendesak, langkah cepat dan koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting.
melalui BKN Menyapa berkomitmen terus memantau dan memberikan pembaruan agar proses penataan ASN berjalan sesuai target nasional.
