JAKARTA, SUARAGURU.ID – Sejumlah mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), memilih tidak mengenakan jaket almamater kampus. Keputusan tersebut dilakukan untuk membangun gerakan yang lebih inklusif dan memungkinkan mahasiswa menyatu dengan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Dalam aksi yang turut diikuti berbagai elemen masyarakat sipil itu, mahasiswa terlihat mengenakan pakaian bebas tanpa identitas kampus. Meski demikian, sejumlah peserta tetap membawa simbol maupun bendera organisasi masing-masing.
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta sekaligus perwakilan Amnesty International Chapter UPN Veteran Jakarta, Rafif Luqmanul Aziz, menjelaskan bahwa tidak mengenakan almamater merupakan simbol gerakan organik yang berupaya meleburkan mahasiswa dengan masyarakat luas.
Menurut Rafif, gerakan tersebut tidak hanya ditujukan bagi kalangan mahasiswa, tetapi juga terbuka bagi masyarakat, termasuk pekerja yang beraktivitas di sekitar Bundaran HI. Dengan demikian, berbagai kelompok dapat bergabung untuk menyuarakan keresahan dan tuntutan yang sama.
Ia berharap masyarakat yang telah menyelesaikan aktivitas pekerjaannya dapat ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Pendekatan ini diharapkan membuat gerakan lebih terbuka dan tidak terbatas pada identitas perguruan tinggi tertentu.
“Gerakan tersebut terlihat lebih organik, gerakan tersebut terlihat lebih inklusif daripada biasanya,” ujar Rafif di kawasan Bundaran HI, Rabu (28/10/2026).
Langkah serupa sebelumnya juga diterapkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dalam demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Wakil Ketua BEM UI 2026, Fathimah Azzahra, mengatakan keputusan untuk tidak menggunakan almamater merupakan bagian dari upaya mencoba pendekatan demonstrasi yang berbeda. Selain mengurangi penggunaan atribut kampus, mahasiswa juga berupaya mengurangi dominasi orasi dan pola komando terpusat.
Menurut Fathimah, pendekatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi peserta aksi. Karena itu, mahasiswa telah menyiapkan mekanisme untuk mengantisipasi kemungkinan provokasi di antara massa.
Ia menjelaskan, peserta dari berbagai elemen mahasiswa diarahkan datang langsung ke lokasi agar dapat berkumpul tanpa terlalu bergantung pada satu jalur koordinasi. Model tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk menguji pola aksi yang lebih cair.
Aksi pada 20 Oktober itu juga membawa sejumlah tuntutan, antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan, perbaikan tata kelola ekonomi, penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan.
Melalui pendekatan demonstrasi tanpa almamater, mahasiswa berupaya menempatkan persoalan yang diperjuangkan sebagai kepentingan bersama, bukan semata-mata kepentingan kelompok kampus. Keterlibatan masyarakat luas diharapkan dapat memperkuat penyampaian aspirasi sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam menyuarakan berbagai persoalan publik.
