BREBES, SUARAGURU.ID– Kabar baik datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia. Komisi II DPR RI memastikan bahwa PPPK maupun PPPK Paruh Waktu hasil penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen APBD.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Dalam Negeri, sejumlah gubernur, serta perwakilan pemerintah daerah. Forum tersebut membahas berbagai persoalan PPPK dan tenaga honorer, termasuk relaksasi kebijakan dan penyusunan regulasi terkait besaran belanja pegawai di pemerintah daerah yang melebihi 30 persen APBD.
“PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah atau akibat penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30% APBD. Poin ini menjadi jawaban atas kekhawatiran pemerintah daerah dan tenaga PPPK mengenai potensi pengurangan pegawai pasca implementasi UU HKPD,” demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX, Shintya Sandra Kusuma, dalam keterangan tertulisnya yang diterima suaraguru.id, Rabu (10/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi para PPPK yang selama ini diliputi kekhawatiran terkait keberlanjutan status kepegawaian mereka. Kepastian ini penting mengingat banyak tenaga non-ASN yang telah mengabdi bertahun-tahun sebelum akhirnya memperoleh pengakuan dan status sebagai PPPK melalui kebijakan penataan pemerintah.
Komisi II DPR RI memandang bahwa tenaga PPPK merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Keberadaan mereka selama ini membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga di berbagai sektor strategis, mulai dari guru yang mencerdaskan generasi bangsa, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, hingga tenaga teknis yang mendukung jalannya roda pemerintahan dan berbagai layanan publik lainnya.
Pernyataan Komisi II DPR RI juga memberikan kepastian bagi pemerintah daerah agar tetap dapat menjalankan reformasi birokrasi secara bijaksana. Disiplin fiskal tetap diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan daerah, namun tidak boleh mengorbankan para PPPK yang telah diangkat secara sah dan dibutuhkan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Dengan adanya penegasan tersebut, para PPPK diharapkan dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang, fokus meningkatkan profesionalisme, serta terus memberikan dedikasi terbaik dalam bidang pengabdian masing-masing tanpa dibayangi kekhawatiran kehilangan pekerjaan akibat penyesuaian anggaran daerah.
Dengan kata lain, Komisi II DPR RI tengah membangun keseimbangan antara disiplin fiskal daerah, perlindungan terhadap ASN hasil penataan non-ASN, dan keberlangsungan pelayanan publik. Reformasi ASN tidak hanya diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan efektif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang ditempuh tidak menimbulkan persoalan sosial maupun ketidakpastian bagi para pegawai yang telah mengabdi kepada negara.
“Melalui langkah tersebut, diharapkan proses penataan ASN dapat menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sekaligus menghadirkan kepastian, keadilan, dan semangat baru bagi para PPPK di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
