NASIONAL, SUARAGURU.ID – Wacana pengajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia menuai kritik dari kalangan pemerhati pendidikan. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengajaran Bahasa Prancis belum didukung perencanaan yang matang dan bukan merupakan kebutuhan prioritas pendidikan nasional.
Satriwan mengaku terkejut dengan munculnya instruksi tersebut. Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak bisa ditetapkan secara mendadak tanpa mempertimbangkan kesiapan kurikulum, tenaga pendidik, dan kebutuhan siswa.
“Tak ada angin atau hujan, tiba-tiba Pak Presiden memerintahkan sekolah di semua tingkatan mengajarkan bahasa Prancis kepada murid,” ujar Satriwan.
Ia bahkan melontarkan kritik tajam terhadap cara pengambilan kebijakan tersebut.
“Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini,” tegasnya.
Menurut P2G, memasukkan Bahasa Prancis ke dalam kurikulum nasional belum menjadi prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Satriwan menilai pemerintah harus fokus terlebih dahulu pada persoalan mendasar pendidikan, termasuk kualitas pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan guru.
Selain itu, P2G mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik. Penambahan mata pelajaran baru dikhawatirkan justru menambah beban kurikulum dan memperumit proses pembelajaran di sekolah.
“Kebutuhan 480 ribu guru tidak akan bisa terpenuhi oleh pemerintah,” kata Satriwan saat menyoroti minimnya tenaga pengajar profesional untuk mendukung kebijakan tersebut.
Sebagai solusi, P2G merekomendasikan agar Bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, bukan dijadikan mata pelajaran wajib. Dengan demikian, siswa yang berminat tetap dapat mempelajarinya tanpa menambah beban kurikulum nasional.
Wacana ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar Bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia dalam rangka mempererat hubungan bilateral dengan Prancis. Namun hingga kini, mekanisme dan peta jalan implementasi kebijakan tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah.
