SUARAGURU.ID. Surabaya – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong perbaikan tata kelola pendidikan nasional, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta percepatan pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., menyampaikan bahwa saat ini proses pengangkatan guru honorer sudah berjalan signifikan.
“Alhamdulillah, Indonesia termasuk yang terbaik di dunia dalam penanganan pengangkatan guru honorer. Dari target 1 juta, sudah hampir 700 ribu yang lolos. Itu adalah tujuan antara. Tujuan jangka panjangnya, kalau bisa semua guru honorer setara statusnya dengan ASN lainnya,” jelas Unifah.
Ia menambahkan, awalnya Kementerian Pendidikan memperkirakan kekurangan guru mencapai 1,6 juta. Namun, pemerintah mengangkat 1 juta guru melalui seleksi tes, dan kini sedang mendata tahap berikutnya untuk formasi R2, R3, serta tenaga kependidikan.
“Tenaga kependidikan sama pentingnya dengan guru, karena mereka mendukung proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Data yang 700 ribu itu hasil tes, dan prosesnya memang harus diajukan dari daerah,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,
Dr. Aries Agung Paewai, S.STP., M.M.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, S.STP., M.M., mengapresiasi peran PGRI, khususnya melalui Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) yang mengelola sekolah-sekolah PGRI.
“Kontribusi PGRI sangat besar terhadap pendidikan, banyak sekolahnya yang berprestasi, bahkan di ajang LKS Nasional,” ujarnya.
Aries berharap ada sinergi berkelanjutan antara YPLP PGRI dan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menjadikan provinsi ini barometer pendidikan nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa upaya sertifikasi guru terus dilakukan, meski kuota nasional terbatas setiap tahun.
Terkait angka 700 ribu guru honorer yang telah diangkat secara nasional, Aries menyebutkan bahwa Jawa Timur juga mempersiapkan data guru untuk formasi P3K paruh waktu.
“Kita sudah mendata GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang memenuhi syarat. Di Jatim, data P3K paruh waktu sekitar 17 ribuan dari total guru lebih dari 30 ribu. Semua kita ajukan, asalkan datanya lengkap,” ungkapnya.
Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Drs. Djoko Adi Walujo, S.T., M.M.
Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Drs. Djoko Adi Walujo, S.T., M.M., menambahkan bahwa organisasi akan terus memperkuat peran profesionalisme guru di daerah.
“PGRI harus menjadi organisasi yang menanggung jawab pendidikan secara profesional, artinya memiliki keahlian, tanggung jawab, dan membangun rasa kesejawatan,” katanya.
Terkait program Sekolah Rakyat, Djoko menegaskan bahwa PGRI mendukung penuh kebijakan pemerintah.
“Kita selalu inline dengan pemerintah. Tapi tentu implementasi pendidikan tidak bisa langsung berjalan sempurna. Harus bertahap dan melalui evaluasi,” tutupnya.
