SUARAGURU.ID – Pemerintah mengambil langkah baru dalam penataan tenaga non-ASN dengan memastikan ratusan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan penataan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
Kesepakatan tersebut juga membawa kabar bagi sebagian PPPK, khususnya guru. Pemerintah memastikan mereka akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pendaftarannya dijadwalkan dibuka pada tahun depan.
Ratusan Ribu PPPK Naik Status
Berdasarkan informasi pemerintah, sebanyak 231.246 guru yang saat ini berstatus PPPK paruh waktu dipastikan akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan pemerintah bersama DPR dalam menyelesaikan persoalan status dan kepastian kerja tenaga pendidik.
Pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu diharapkan memberikan kepastian yang lebih baik bagi para pegawai yang sebelumnya bekerja dalam skema paruh waktu.
Skema PPPK paruh waktu sendiri sebelumnya digunakan pemerintah sebagai salah satu solusi untuk menata tenaga non-ASN yang belum memperoleh formasi penuh waktu. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, peserta yang masuk skema tersebut antara lain tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK 2024 tetapi belum mendapatkan formasi.
Bisa Ikut Seleksi CPNS
Selain kepastian pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga memberikan peluang bagi PPPK profesi guru untuk mengikuti seleksi CPNS.
Pendaftaran seleksi tersebut direncanakan dibuka pada 2027. Dengan demikian, PPPK yang memenuhi persyaratan nantinya memiliki kesempatan untuk mengikuti proses seleksi menjadi CPNS.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena status PPPK selama ini berbeda dengan PNS. Dengan adanya kesempatan mengikuti seleksi CPNS, pemerintah memberikan jalur bagi PPPK yang ingin beralih menjadi bagian dari aparatur sipil negara berstatus PNS melalui mekanisme seleksi.
Penataan Tenaga Honorer
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan agenda pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer dan non-ASN. Skema PPPK paruh waktu sebelumnya dirancang sebagai solusi bagi tenaga non-ASN yang belum terakomodasi dalam formasi PPPK penuh waktu.
Ke depan, pengangkatan secara bertahap akan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk kinerja pegawai, ketersediaan anggaran, dan formasi yang tersedia.
Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah berharap persoalan status tenaga non-ASN dapat semakin jelas. Para PPPK paruh waktu juga memperoleh kepastian mengenai kelanjutan status kepegawaiannya, sementara kesempatan mengikuti seleksi CPNS memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengejar status PNS.
