JAKARTA, SUARAGURU.ID– Temuan ratusan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat tahun 2026 menjadi sorotan DPR RI. Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka hasil investigasi secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan kasus tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, menilai dugaan pelanggaran yang mencapai 377 kasus tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran demi menjaga integritas evaluasi pendidikan nasional.
“Temuan 377 dugaan pelanggaran, termasuk 14 kasus yang masuk kategori berat, harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik,” ujar Habib, Senin (9/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa TKA merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik. Karena itu, praktik kecurangan yang tidak ditangani secara tuntas berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil evaluasi pendidikan.
“TKA merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik sehingga integritasnya harus dijaga. Dugaan pelanggaran yang tidak ditangani tuntas berpotensi menggerus kepercayaan publik,” tuturnya.
Habib juga menilai peserta didik yang mengikuti ujian secara jujur harus mendapatkan perlindungan. Sebab, praktik kecurangan justru dapat merugikan siswa yang telah berusaha memperoleh hasil berdasarkan kemampuan sendiri.
Ia memastikan Komisi X DPR akan mengawal proses penanganan kasus tersebut hingga selesai.
“Kami di Komisi X DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan penanganan berjalan objektif dan akuntabel. Pendidikan karakter dan kejujuran harus tetap menjadi panglima tertinggi di sekolah,” tegasnya.
308 Pelanggaran Ditemukan pada Gelombang Pertama
Sebelumnya, Kemendikdasmen mencatat sebanyak 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA jenjang SMA/SMK/sederajat gelombang pertama dan kedua tahun 2026.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menjelaskan bahwa temuan tersebut terdiri atas 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama dan 69 kasus pada gelombang kedua.
“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni dalam Taklimat Media TKA di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Bentuk pelanggaran yang ditemukan cukup beragam. Di antaranya, pengawas atau proktor melakukan siaran langsung dari ruang ujian serta mengunggah dokumentasi pelaksanaan TKA ke media sosial.
Meski sebagian unggahan tidak memperlihatkan substansi soal ujian, tindakan tersebut tetap dinilai melanggar ketentuan karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan TKA.
Dari keseluruhan temuan, sebanyak 14 kasus masuk dalam kategori pelanggaran berat. Kasus-kasus tersebut kini tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.
Kemendikdasmen Lakukan Investigasi dan Verifikasi
Menanggapi temuan tersebut, Kemendikdasmen telah melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan TKA.
BKPDM juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar seluruh pihak mematuhi tata tertib pelaksanaan TKA.
Selain itu, terdapat tiga surat tindak lanjut yang telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Komdigi, dan Kementerian Agama. Koordinasi dengan Komdigi salah satunya berkaitan dengan pengendalian konten pelanggaran yang beredar di media sosial.
Kepala BKPDM Toni Toharudin menegaskan proses verifikasi masih berlangsung untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat serta bukti yang mendukung setiap laporan.
“Dari pemeriksaan itulah tindak lanjut kita pastikan. Sekarang Inspektorat Jenderal juga sedang berjalan melakukan pemeriksaan ke beberapa lokasi yang memang disinyalir sebagai pelanggaran dan ini sedang berlangsung,” jelasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menyampaikan bahwa penentuan sanksi akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap peserta didik maupun pihak penyelenggara.
Ia menyebut pemeriksaan tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga proktor, pengawas, teknisi, dan pihak lain yang diduga terlibat.
Pemerintah pun diharapkan dapat menuntaskan investigasi secara objektif agar hasil TKA benar-benar mencerminkan kemampuan akademik peserta didik. Transparansi penanganan kasus menjadi salah satu hal yang didorong DPR untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem evaluasi pendidikan nasional.
