SUARAGURU.ID– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie buka suara perihal anggaran pendidikan yang seharusnya 20 persen dari APBN, namun justru beralih ke program pemerintah yang lain. Ia lantas menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah menganggap gaji guru dan dosen adalah beban negara.
“Mestinya anggaran 20 persen APBN dan APBD ditujukan untuk, satu guru dan dosen, dua, siswa/mahasiswa dan tiga, sarana pendukung utama. Tapi karena guru dianggap beban, tujuan anggaran 20 persen di UUD dan putusan MK, tidak pernah dilaksanakan dengan i’tikad baik,” tutur Jimly di X (Twitter) pribadinya melalui akun @JimlyAs, Selasa (19/8/2025).
Ia menilai, tentu kebijakan seperti ini akan berdampak pada makin mahalnya biaya pendidikan di semua jenjang.
“Maka pendidikan jadi makin mahal di smua jenjang dan guru/dosen tidak sejahtera,” paparnya.
Sebelumnya, pidato Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia menuai perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pernyataan yang disampaikan dalam sebuah acara di Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyoroti tantangan besar bagi pengelolaan keuangan negara dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pada pidatonya, Sri Mulyani mengawali dengan memaparkan alokasi dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp724,3 triliun. Meskipun angka tersebut sangat besar, Sri Mulyani menyentil realitas profesi guru dan dosen kerap kali dianggap kurang dihargai karena gajinya yang minim.
“Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari kanal YouTube ITB, Sabtu (9/8/2025).
Pernyataan yang kemudian menjadi polemik adalah ketika Sri Mulyani melontarkan pertanyaan apakah masalah rendahnya gaji ini harus sepenuhnya ditanggung oleh keuangan negara, ataukah bisa diselesaikan dengan pendekatan lain, seperti partisipasi masyarakat. Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBN, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen dikhawatirkan akan sulit tercapai.
“Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” kata bendahara negara itu.
Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik tersebut.
Sumber: Inilah.com https://search.app/dq6jQ
